Peluang dan Tantangan Pengelolaan PBB dan BPHTB di Kota Bima

Pendahuluan.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB , M. Natsir,M.Pd

Kepala Bidang PBB dan BPHTB , M. Natsir,M.Pd

Fakta properti di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sekitar 20%. Fenomena ini juga terjadi pada berbagai daerah termasuk pada wilayah Kota Bima. Adanya kebijakan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pasar dan lainnya) juga berpengaruh positif bagi peningkatan nilai tanah dan bangunan,  berdampak posistif pada potensi PBB dan BPHTB. Diyakini potensi ini adalah merupakan primadona bagi PAD Kota Bima ke depan. Ruang diskresi bagi pengelolaan PBB DAN BPHTB masih sangat tinggi, sehingga potensi PBB dan BPHTB masih terus dapat dinaikkan. Hal ini dimungkinkan karena NJOP bumi dibandingkan dengan harga pasar masih sangat rendah.

Berikut perbandingan data harga NJOP Bumi tertinggi pada beberapa kelurahan dengan harga pasar:

tabel PBB

Berdasarkan data di atas, disimpulkan bahwa potensi pengembangan PBB dan BPHTB masih sangat tinggi. Namun demikian memperhatikan sumbang saran dari Tim Penyusun Perwali tahun 2015 tentang klasifikasi dan penetapan NJOP PBB tahun 2016 serta adanya daya kritik sebagian masyarakat maka telah dirumuskan untuk tidak merubah komponen bangunan, tetapi menaikkan komponen bumi dengan kisaran antara 20% s.d 40%.

Tantangan dan kendala pengelolaan PBB dan BPHTB

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan PBB dan BPHTB antara lain:

  • Pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB tahun 2015 ditemukan masih ada persoalan yang harus segera disikapi antara lain:  rumah besar tetapi SPPT-nya masih rendah, banyak pendaftaran baru yang belum selesai direkam, serta kesalahan Tahun 2014 yang masih muncul (salah nama, SPPT ganda, tidak tepat kepemilikan dan luas objek pajak, belum mengakomodir pengalihan hak baru, masih ada aset daerah dan fasilitas umum yang diterbitkan spptnya, masalah batas wilayah dan sebagainya) yang belum terselesaikan. Kondisi ini berdampak pada banyaknya SPPT PBB terutang yang tidak dapat dibayarkan. Namun demikian pada tahun 2016 dipastikan bahwa sejumlah kesalahan tersebut di atas dapat diselesaikan, karena sebagian besar datanya sudah teridentifikasi, dan telah disiapkan jalan keluarnya.
  • SPPT yang diterbitkan menggunakan data NJOP tahun 2015, dimana telah terjadi diskresi pada komponen bangunan sebesar 30%. Harapanya adalah terjadi kenaikan PAD dengan target masyarakat ekonomi menengah ke atas. Artinya beban PBB lebih dititik beratkan pada masyarakat (wajib pajak) yang memiliki bangunan lebih luas. Namun demikian, secara keseluruhan kebijakan NJOP masih sangat rendah, dibandingkan harga pasar.
  • Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak wajib pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.
  • Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mngetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran update peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010. Selain itu peta tentang zona tersebut belum disediakan.

Hasil pengelolaan PBB dan BPHTB (per 22 desember 2015)

  • Realisasi penerimaan PBB dari target Rp. 3.000.000.000,-

Hasil penerimaan PBB telah terealisasi sebesar Rp. 2.257.295.264,-  dengan rincian sebagai berikut:

realisasi pbb tahun 2015

Informasi di atas tentu saja didukung oleh semangat kerja dan kemauan keras dari pihak Kelurahan.Dari data yang ada, 10 kelurahan terbaik yang memberikan sumbangan tenaganya secara berurutan adalah Kelurahan Paruga, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, Kelurahan Nungga, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Manggemaci dan Kelurahan Lampe.

 

  • Realisasi penerimaan BPHTB dgn target Rp. 1.000.000.000,-

 a.      Total ketetapan per 1 desember 2015                : Rp. 1.217.531.625,-

 b.      Telah terbayar pada rekening kasda                  : Rp. 1.129.918.000,-

 c.       Piutang tertagih sementara                                 : Rp.      87.613.625,-

Hasil penerimaan BPHTB telah terealisasi sebesar Rp. 1.129.918.000,- dari target Rp. 1.000.000.000,- (112,99%). Dengan demikian dari total target bidang PBB dan BPHTB  (Rp. 4 M)  telah terealisasi sebesarRp.   3.387.213.264,-  atau sebesar  85%.

  • Penyelesaian pelayanan (mutasi, pengurangan, keberatan dll)

Sejak pengalihan PBB januari 2014, telah diterima pelayanan secara individual pada Bidang PBB dan PBHTB dengan rincian sebagai berikut:

realisasi pelayanan PBB

Pelayanan tersebut di atas belum termasuk perekaman data dan pencetakan SPPT sebanyak 58.000 Wajib Pajak.

  • Kegiatan lainnya.

Kegiatan lainnya yang juga intens dilakukan adalah:

 

  1. Penyelesaian Regulasi tentang NJOP PBB Tahun 2015 dan Persiapan NJOP PBB Tahun 2016.
  2. Konsolidasi dan penguatan kerja sama dengan pihak terkait seperti Lurah, Camat, PPAT, BPN Kota dan Tokoh Masyarakat.
  3. Bersama Dinas Tata Kota dan Bappeda juga telah melaksanakan kegiatan penilaian individu pada bangunan-bangunan tertentu, kegiatan pemetaaan wilayah dan rencana penyesuaian zona nilai tanah.
  4. Penyelesaian perekaman data hasil pendataan massal yang belum dirampungkan pada awal tahun 2015.
  5. Penyesuaian nomor objek pajak yang masih ada masalah dengan batas wilayah kelurahan, terutama beberapa kelurahan pemekaran.

Strategi optimalisasi

  • Untuk merespon peningkatan penerimaan telah dilakukan kegiatan pendampingan dan penyerderhanaan tata kelola administrasi pada petugas pajak kelurahan.
  • Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan Kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan. Bahkan kalau dimungkinkan akan melibatkan peran RT dan RW.
  • Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak se kota bima dapat menjadi target PBB.
  • Mengupayakan penyesuan zona nilai tanah pada wilayah tertentu, sehingga dapat menjadi dasar penyesuan NJOP bumi pada wilayah tersebut.
  • Melaksanakan sosialisasi secara intens pada 38 kelurahan .

Demikian paparan argumentatif disampaiakan untuk dipublikasikan.

Sumber : Kepala Bidang PBB dan BPHTB Kota Bima

April 2017
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Statistik Pengunjung

Categories

Alamat

Jl. Soekarno-Hatta No. 2
Telp . (0374)646631
Fax. (0374)646631