DPPKAD Kota Bima Gelar BIMTEK PENGENAAN PAJAK RESTORAN ATAS BELANJA MAKAN MINUM pada SKPD di Kota Bima

Rabu, 3 Desember 2014 bertempat di aula Pemerintah Kota Bima, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Kota Bima , Bidang Pendapatan Daerah Lainnnya  sebagai pelaksana teknis melaksanakan Bimbingan Teknis ( BIMTEK ) Pengenaan Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum pada SKPD di Kota Bima. Bimtek ini langsung dibuka oleh Ir. Muhammad Rum selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima dan  dihadiri oleh seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Bendahara Pengeluaran SKPD se Pemerintah Kota Bima. Sebagai Narasumber untuk Pajak Daerah disampaikan oleh Drs. M. Farid, M.Si  Asisten 1 Setda Pemerintah Kota Bima sedangkan penjelasan terhadap Pajak Pusat yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN disampaikan oleh Bpk. Subur Sukoco, SE, MM dari KPP Pratama Raba-Bima.

Inti dari BIMTEK ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda No.17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah. Salah satu obyek pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bima dalam hal ini DPPKAD adalah Pajak Restoran. Disebutkan dalam pasal 37 UU No.28 tahun 2009 bahwa “Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Di dalam lampiran A.iv.a Permendagri No.21  Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berisi kode rekening pendapatan kabupaten/kota disebutkan sebagai berikut:

4 1 1 02        Pajak Restoran

4 1 1 02 01   Restoran

4 1 1 02 02   Rumah Makan

4 1 1 02 03   Kafetaria

4 1 1 02 04   Kantin

4 1 1 02 05   Katering

4 1 1 02 06   Warung

4 1 1 02 07   Bar

4 1 1 02 08   Jasa Boga

4 1 1 02 09   Dst …………..

Dari Kode rekening pendapatan di atas dapat dilihat bahwa yang termasuk dalam obyek pajak restoran adalah restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, katering, warung, dan jasa boga. Belanja makan-minum yang terdapat dalam DPA belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bima masuk dalam kategori katering. Oleh karena itu terhadap Belanja Makan Minum dikenakan Pajak Restoran.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pekerjaan-pekerjaan teknis di bidang pendapatan, diharapkan agar peserta  ini dapat melaksanakan amanat Undang-Undang dan Perda untuk membayar Pajak Restoran atas belanja makan minum pada SKPD.

June 2017
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Statistik Pengunjung

Categories

Alamat

Jl. Soekarno-Hatta No. 2
Telp . (0374)646631
Fax. (0374)646631